JAKARTA - Meski dekat dengan Jakarta, keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok masih menjamur. Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad menjelaskan, jika keberadaan RTLH di Kota Depok saat ini jumlahnya mencapai sekitar 5 ribu unit.
Kondisi itu tersebar hampir di seluruh kecamatan sekota Depok. "Memang jumlahnya masih banyak sekali kami rasa sekitar 5 ribu unit di Depok ini, " ujar Idris usai meninjau pembangunan RTLH yang dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemnpera) RI di wilayah Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari. Namun begitu, Idris mengungkapkan jika di tahun depan pemerintah kota akan kembali membangun RTLH yang ada di Kota Depok. Tak tanggung-tanggung, usulan pembangunannya mencapai 1.300 unit.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Di tahun ini pemkot memang tidak ada alokasi untuk pembangunan RTLH, nah yang ditinjau saat ini merupakan kerja sama pemkot dengan Kemenpera tahun 2013 lalu dengan membangun 115 unit, " paparnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk pembangunan 1.300 RTLH tahun depan berasal dari APBD, pusat dan provinsi. Jumlah tersebut dikatakannya berasal dari usulan Musrenbang.
"Jumlah bantuan untuk renovasi rumah per unitnya dikatakannya hanya sebesar Rp 7-20 juta. Namun yang dibangun oleh Kemenpera ini kisarannya mencapai Rp 15 juta," katanya.
Sementara itu, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, Tantra Rivai mengatakan, untuk di Kota Depok mendapat alokasi 115 unit RTLH, sedangkan di tahun ini secara nasional mencapai 120 ribu.
"Kalau swadaya berdasarkan usulan daerah, nantinya akan disesuaikan dengan anggaran di Kementerian Keuangan dan dilihat dari skala prioritasnya, ini proyek Kemenpera," tandasnya.
Saidah (39), warga RT 02/12 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, mengaku bersyukur rumahnya dapat diperbaiki. Namun begitu, dirinya juga merasa sedih dikarenakan hutangnya menumpuk.
"Bantuan yang kami terima hanya Rp 15 juta, itu pun tidak penuh. Sedangkan untuk membangun rumah ini saya habis Rp 50 juta, jadi hutang saya kepada material dan tukang mencapai Rp 35 juta, " katanya.
Dengan kondisi tersebut, Saidah telah meminta kepada kelurahan setempat untuk mengusulkan kembali anggaran pembangunan rumahnya. Ini saja belum dikeramik, ungkapnya. Lurah Bojongsari, H Achmad Subandi mengatakan, anggaran untuk membangun RTLH di wilayahnya memang cukup minim.
"Dari sana Rp 15 juta per unitnya, memang dana segitu cukup minim, " pungkasnya. (mut)
(wdi)
