MEDAN - Produksi kelapa sawit petani kecil saat ini jumlahnya masih terbilang sangat rendah. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan jumlah produksi perusahaan sawit yang jumlahnya lebih banyak dua kali lipat.
Untuk mewujudkan petani sawit yang mandiri dan menjamin kelestarian hutan tropis yang tersisa, pemerintah Indonesia harus segara memiliki peta jalan yang berkelanjutan dengan komitmen pemberdayaan sebagai lokomotif membangun kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Hal itu disebutkan oleh Koordinator Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto kepada Wartawan dalam konferensi pers SPKS & Greenpeace mengenai Rezim Baru Harus Mendukung Roadmap Petani Sawit Berkelanjutan di Medan.
"Desakan ini muncul dari workshop petani sawit mandiri menuju keberlanjutan yang digelar Greenpeace bersama SPKS di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dan di Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu," ungkap Darto.
Ia menjelaskan, saat ini 40 persen kebun kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh petani skala kecil, namun tingkat produktivitasnya dua kali lebih rendah dibandingkan dengan kebun perusahaan. Sementara ekspansi kelapa sawit telah menjadi penyebab terbesar deforestasi Indonesia yang mencapai 150.000 ha per tahun, antara 2009 hingga 2011.
"Sementara itu, penetapan peningkatan produksi sawit nasional dari 25 juta ton pada 2012 menjadi 40 juta ton pada 2020, akan berisiko mempercepat laju deforestasi," ucap Darto kepada Wartawan di Medan dalam Konferensi Pers SKPS & Greenpeace di Resto Penang Corner Medan.
Darto juga mengatakan ketimpangan pada jurang pengetahuan dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap petani sawit, dapat dilihat dari rendahnya produktivitas kebun sawit mandiri jika dibandingkan kebun milik perusahaan.
"Dari sisi sosial dan lingkungan, petani sawit mandiri sudah siap dengan komitmen untuk membangun kebun yang berkelanjutan. Namun, di sisi pemerintah belum punya arah jelas bagaimana petani sawit mandiri ini akan diperdayakan, baik pada aspek finansial, sumber daya manusia dan pengorganisasian," jelasnya.
Menurut Darto, meskipun pemerintah bukan lembaga perizinan, tetapi untuk hal ini pemerintah tetap harus peduli dengan pemberdayaan petani, karena petani mandiri meminta kepastian dari pemerintah mengenai aspek legal dalam penguasaan lahan, serta memperjelas batas-batas kebun perusahaan dan masyarakat.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan industri kelapa sawit nasional saat ini timpang, yang hanya bertumpu pada kepentingan sektor swasta dan lupa bagaimana pemerintah memberdayakan kelompok petani.
"Setiap tahun, ada 2000 kelembagaan petani yang harus direvitalisasi agar berfungsi optimal dalam mewujudkan kemandirian itu. Sekarang, tinggal pemerintahnya saja, mau atau tidak berpihak pada petani rakyat ini,"pungkasnya.
(rzk)
