JAKARTA - Partai Demokrat mengapresiasi keputusan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di sisa masa jabatannya.
Wakil Ketua Partai Demokrat Johnny Allen Marbun menegaskan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta SBY untuk menaikkan harga BBM agar tidak membebani pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah hal yang keliru.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Saya kira Pak SBY itu tidak pernah ada niat untuk membebani pemerintah yang akan dilantik tanggal 20 Oktober 2014 nanti. Dengan tidak menaikkan harga BBM dan pemerintahan ini akan membebani pemerintahan berikutnya. Itu menurut saya kurang pas dan kurang etis, dan kurang bisa diterima akal yang sehat," ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Johnny menambahkan, alasan SBY tidak ingin membebani rakyat di sisa masa jabatannya yang kurang lebih sekira dua bulan lagi, adalah karena pada tahun 2013 lalu, SBY pernah menaikkan harga BBM.
Dengan demikan kata Johnny, tidak mungkin SBY akan menaikkan kembali harga BBM tanpa ada persiapan yang matang menjelang akhir kepemimpinannya. Yang ada justru malah akan membebani rakyat. "Karenanya tidak mau lagi SBY membebani kepentingan rakyat," tegasnya.
Dia menambahkan, pada saat transisi dari Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2005, di mana SBY terpilih menjadi presiden berikutnya, Johnny mengaku SBY tidak pernah meminta apapun yang masih kewenangan pemerintahan Megawati saat itu, malah SBY mengaku siap meneruskan sisa dari pemerintahan tersebut.
"Pak SBY pada saat itu pun juga tidak pernah merasa dibebani oleh pemerintahan sebelumnya yakni Ibu Mega," tandasnya.
(put)
