JAKARTA - Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak membebankan pemerintahan selanjutnya lantaran tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Menurutnya, keputusan SBY tersebut didasari oleh kepentingan rakyat. "Enggak lah (membebani), seperti nota keuangan yang kemarin sudah disampaikan," ujar pria yang akrab disapa Ibas kepada Okezone di silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Mantan anggota Komisi I DPR itu menambahkan, sikap SBY dengan tidak menaikan harga BBM disisa jabatannya adalah keputusan yang tepat. Keputusan menaikan harga BBM sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan selanjutnya, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober.
"Ya ini merupakan keputusan tepat, karena kita tahu pemerintahan kan sudah ada yang baru dan sudah terpilih dan kita beri kesempatanlah kepada pemerintahan berikutnya untuk menentukan sikap," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, SBY tidak akan menaikan harga BMM pada sisa jabatannya. SBY sendiri merasa perlu menyampaikan pendapatnya lantaran banyak pihak yang mendiskriminasinya.
Berikut ini, isi petikan SBY dalam situs Youtube:
"2004, saya tidak mendesak pemerintahan untuk menaikan harga BBM, dulu sangat jauh gap-nya. Ketika saya menaikan harga BBM yang prosentasenya tinggi, saya tidak pernah membebani pemerintahan Ibu Megawati. Saya memahami dulu kenapa saya harus menaikan harga BBM. Karena selalu ada kewajiban tugas yang harus dijawab satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Kenapa sekarang kami dipaksa menaikan harga BBM? Apa tidak akan menaikan kemiskinan? Kalau saya naikkan harga BBM tahun ini, maka beban rakyat akan terlalu berat," tutur dia SBY.
(sus)
