JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK tidak perlu 'mengemis' kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM demi mengurangi subsidi BBM dan memperkecil defisit anggaran.
"Jikapun pemerintahan Jokowi-Kalla yang menaikkan harga BBM haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokowi-JK untuk memindahkan anggaran APBN," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Fahmi mengatakan, selama ini anggaran selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup dan ini peru dipindahkan ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat".
"Logika yang harus dibangun bukan menaikkan harga BBM tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia minyak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi," ujarnya.
"Saya istilahkan pemerintahan Jokowi-kalla ini tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. Jalan keraguan dan pencitraan yang diambil Yudhoyono tidak pantas ditiru oleh pemerintahan Jokowi-JK," jelasnya.
Menurut dia, tidak perlu menengok kebelakang dengan menyalahkan kebijakan keliru pemerintahan SBY selama ini yang membiarkan pemerintahannya untuk terus mengimpor BBM, dengan alasan demi subsidi rakyat dengan skema menggunakan "tangan" pihak ketiga tanpa membiarkan Pertamina langsung impor sendiri.
Lebih lanjut Fahmi mengatakan kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi cepat dan kajian mendalam siapa yang bertanggung jawab dan ikut menikmati "pesta pora" atas tata niaga BBM selama era ini.
Sehingga, katanya, kedepan publik dan rakyat bisa memahami kebijakan menaikkan BBM juga diikuti dengan upaya membersihkan dan menyita untuk negara hasil-hasil kejahatan tata niaga BBM yang dinikmati birokrat korup.
"Mas Jokowi dan Daeng Ucu dipilih publik karena ada keyakinan bahwa Anda berdua punya integritas dan niat baik juga antitesis kepemimpinan Yudhoyono," katanya.
(sus)
