JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat resmi menjabat sebagai Presiden. Namun hingga kini tim transisi pemerintahan Jokowi belum membeberkan kisaran harga BBM nanti.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan berpendapat bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya telah memahami jika harga BBM primadona tersebut sudah tidak rasional. Dan menurutnya kenaikan harga BBM dirasa memang jalan yang tepat untuk dilakukan.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kita kan enggak bisa pertaruhkan. Semua cara kita lakukan karena energi ini akan hadapi krisis energi yang besar," ujarnya, Senin (1/9/2014).
Meskipun begitu, dirinya menilai pemerintah baru perlu mengantisipasi dampak inflasi dari kenaikan tersebut agar kenaikan BBM tidak terlalu membebani. Selain itu pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran untuk program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
"Ya kita konsisten juga jaga pengendalian dan sediakan alokasi, kalau habis pemerintah berikut harus tambah kuota BBM sampai selesai dan sediakan BBM dengan harga yang lebih baik yang disesuaikan," lanjut dia.
Menurut hitungannya, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp2 ribu per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp96 triliun dari beban subsidi tersebut.
"Kan uang itu kalau umpama naikan Rp2.000 bisa dapat Rp96 triliun, bisa dikasih ke masyarakat bawah. Memang akan ada inflasi, tapi bisa tertutup untuk masyarakat bawah dengan bantuan dalam bentuk apalah," imbuhnya.
(rzk)
