JAKARTA - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 membuat pemerintah lebih mempersiapkan diri untuk menahan serbuan produk baik barang atau jasa dari negara tetangga. Pasalnya, dengan adanya pasar bebas, maka produk-produk asing berhak berkeliaran di Indonesia tanpa batas.
Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pihaknya tengah berupaya meningkatkan peran serta penyuluh perikanan sebagai agent of changes dan ujung tombak pembangunan ekonomi.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Bukan hanya ditingkatkan dalam hal kuantitas, namun secara kualitas dipersiapkan agar menjadi penyuluh perikanan tangguh, handal, dan kompeten," papar Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo dalam Bakornas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Dalam pidatonya, dia mengatakan saat ini penyuluh perikanan hanya berjumlah 12.113 orang, atau hanya 15,76 persen dari total jumlah penyuluh di Indonesia yang mencapai 76.877 Orang. Jumlah itu sangat kecil bila dibandingkan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 56.335 orang atau 73,38 persen.
"Padahal, Indonesia sebagai Negara Maritim memiliki nilai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar bila dibandingkan sektor pertanian, yakni mencapai Rp3.000 triliun per tahun," kata Sharif.
Selain itu, Sharif menyebutkan bahwa potensi tersebut belum dapat digarap dengan maksimal, sebab masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Sehingga peran serta penyuluh perikanan yang tangguh sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat memaksimalkan potensi yang kita miliki," tutup dia.
(mrt)