DEPOK - Pengamat Tata Negara, Refly Harun, menyarankan agar rakyat Indonesia termasuk kubu capres dan cawapres Prabowo-Hatta untuk bangkit mengawal pemerintahan yang baru nanti. Ia menilai berbagai upaya tuntutan yang diajukan, salah satunya niat ke Mahkamah Agung (MA) tidak produktif.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Saya catat ada 10 langkah kubu Prabowo-Hatta ingin delegitimasi Jokowi-JK yakni ke MA, PTUN, Mabes, Bawaslu, DKPP, ke Ombudsman, DPRD DKI, MPR, DPR, Pengadilan Negeri.
Namun saya kira ini langkah tak produktif. Harus Move On, selesaikan ini, Game is Over. Mari kawal pemerintahan baru, baik itu menjadi oposisi, pengamat, terkait pemerintahan, profesional, yang penting target-target terealisasi," tegasnya kepada wartawan di Depok, Senin 1 September 2014.
Refly menambahkan putusan PTUN yang menolak tuntutan kubu Prabowo-Hatta sudah tepat. Menurutnya konflik pilpres sudah selesai dan hasil keputusan MK telah final dan mengikat.
"Kalau kita bandingkan MK dulu dengan sekarang, kalau MK dulu sampai 2004 dia hanya mempermasalahkan hasil pemilu. MK sekarang sudah permasalahkan proses pemilu juga. Contoh, persyaratan kurang, aturan kurang bermasalah. MK final dan mengikat. Mereka (kubu Prabowo-Hatta) sangat tahu ini tak akan berhasil, kita harus Move On, konflik pilpres harus selesai. Sisi suara sudah ditetapkan di KPU, secara konstitusional di MK. Tak hanya mubazir atau sia - sia. Konflik yang tak perlu," tegasnya.
Namun Refly menduga tuntutan ini tetap digulirkan sebagai lem perekat bagi Koalisi Merah Putih agar jangan goyah. Pihak Koalisi Merah Putih, lanjutnya, menginginkan bahwa perjuangan belum usai.
"Dugaan saya, harus ada kerja koalisi merah putih sebagai lem perekat musti kuat. Biasanya koalisi goyah setelah presiden terpilih. Beberapa partai tak solid lagi. Sederhana, politik kan dinamis. Besok berpisah silahkan. Mungkin Koalisi Merah Putih harus ada kerja yang seolah-olah berikan harapan, pansus juga tak akan bubarkan hasil pemilu, tahun 2009 pansus DPT juga dibentuk tapi tak ada persoalan apa-apa," tegasnya.
Sementara terkait wacana pencegahan pengunduran diri Jokowi oleh DPRD DKI, Refly menilai secara teoritis DPRD DKI tak berhak menghalangi, karena hal itu hak pejabat publik. Jika ada hal perdata atau pidana dan lainnya, lanjut Refly, tetap diselesaikan dalam proses.
"Ada tiga klausul orang yang diputuskan di rapat DPRD, pertama meninggal dunia, lalu mengundurkan diri, dan diberhentikan. Mungkin untuk putusan itu cocok yang diberhentikan. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba ditolak DPRD DKI, kalau pengunduran diri ditolak, berarti Jokowi jadi presiden dan gubernur, karena tak ada larangan di UU Pilpres rangkap jabatan. Apa efektif, berpikirlah rasional," tukasnya.
(hol)
