BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada kadernya untuk tidak menjadi bagian dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, Demokrat sudah memutuskan untuk mengambil bagian di luar pemerintahan.
"Itu harus seizin ketua umum (masuk kabinet). Tapi sih kayanya tidak diizinkan. Partai kan sudah bilang penyeimbang itu kan berarti di luar pemerintahan. Berarti implementasinya tidak ada kader yang akan diutus jadi anggota kabinet," terang Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Alasan partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan karena partai besutan SBY itu berorientasi kepada program dan bukan kekuasaan. (klik: http://news.okezone.com/read/2014/08/28/339/1030824/sby-tak-punya-ruang-sandera-jokowi).
"Sejak dari awal kan Partai Demokrat orientasinya kepada program, orientasinya pada kebijakan, bukan pada kekuasaan," ucapnya.
Dia juga belum mengetahui program pasangan Jokowi-JK secara utuh dalam memimpin bangsa, termasuk yang sudah dijabarkan sebelumnya dalam berbagai kesempatan debat capres dan cawapres. (klik: http://news.okezone.com/read/2014/08/31/339/1032321/menteri-jokowi-harus-kantongi-surat-bebas-korupsi-dari-kpk).
"Ya belum tahu, soalnya kan belum pernah mendapatkan secara utuh. Debat capres kan cuma ad hoc, parsial dan tidak utuh. Kita kan maunya secara komprehensif," tegasnya.
(put)
