Share

Ini Saran Boediono untuk Tim Transisi

Fahmi Firdaus , Okezone · Selasa 02 September 2014 19:03 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 02 339 1033340 XoG7FUgXen.jpg Wakil Presiden RI, Boediono
A A A

JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Yopie Hidayat, menjelaskan Boediono telah memberikan waktu untuk merespon permintaan dari tim transisi mengenai beberapa hal yang dapat mereka perhatikan setelah pertemuan di Kantor Wapres sore ini.

"Karena kita tahu kan, dalam pemerintahan ini ada banyak hal yang tentu saja sedikit banyak ada yang bisa diteruskan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Rini, bahwa salah satunya yang cukup penting adalah pencapaian dalam hal pembuatan data base untuk rakyat yang tergolong tingkat pendapatannya 40 persen. Dan itu datanya sudah lengkap," terang Yopie di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014).

Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sehingga kata dia, kalau pemerintahan baru nanti ingin melakukan programnya dalam bentuk social selftinate (jaminan sosial nasional), tentunya bisa langsung berjalan.

"Karena soft infrastrukturnya baik dalam data maupun sistemnya sudah siap, ini hanya satu contoh ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Selain itu masih banyak lagi hal-hal lain yang didiskusikan, dan itu menyangkut proses peralihan pemerintahan agar berjalan sebaik-baiknya," bebernya.

Yopie melanjutkan, dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tadi kan sudah disampaikan. bahwa APBN sedang berlangsung. Teman-teman di tim transisi menyampaikan bahwa ada proses yang tengah berlangsung. Mereka menggunakan fraksi-fraksi di parlemen untuk berdiskusi," bebernya.

Boediono juga memberikan saran kepada tim transisi, jika ada program yang harus dijalankan pada 1 Januari, sebaiknya ditunda terlebih dahulu, karena tidak memungkinkan.

"Bapak Wapres tadi sekadar menyampaikan saran bahwa kalau ada program yang memang baru sekali dan harus dimulai 1 Januari, mungkin tidak realistis. Karena proses penganggarannya ini sudah mau selesai," pungkasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini