JAKARTA - Tampaknya pemerintah perlu mengkaji kembali kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM) yang ingin dicanangkan. Pasalnya, masih banyak anggaran dalam APBN yang bisa dipangkas untuk melindungi nilai fiskal Indonesia.
Chairman Committee for North American Free Trade Agreement Kadin Jon A Masli mengatakan, pemotongan anggaran di APBN sering dilakukan di luar negeri. Dirinya melihat anggaran yang paling bisa dipangkas dengan besar di PLN.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"PLN ini paling gede, Rp65 triliun dari Rp300 triliun, itu paling gede PLN," ujar Rusli saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Dirinya mengatakan, hingga saat ini Kkementerian BUMN belum melakukan efisiensi selama Menteri BUMN Dahlan Iskan menjabat.
Dirinya menilai, PLN dengan melakukan konversi dari solar ke gas akan bisa menghemat Rp50 triliun. "Tapi enggak dilakukan. Ini kementerian hanya berharap di RAPBN yang terus menaik dan pemerintah di pemerintahan baru terus berpeluang untuk itu," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Kementerian Perhubungan bisa diberdayakan dengan KSO melalui investasi swasta. "Jadi maka ada budget cut Kementerian Perhubungan, seyogyanya dibutuhkan swasta," ujarnya.
(wdi)
