JAKARTA - Banyak pihak memperkirakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam APBN-Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter (kl) akan jebol. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan konsumsi karena kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu pemerintah melalui BPH Migas dan PT Pertamina melakukan pengendalian BBM subsidi agar sesuai dengan kuota dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kl. Ada juga desakan agar pemerintahan menaikan harga BBM subsidi agar kuotanya mencukupi.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta berpendapat bahwa sebenarnya kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kl akan cukup hingga akhir tahun 2014, sehingga tidak perlu ada desakan untuk menaikan harga BBM pada tahun ini.
"Saya pikir enggak akan habis ya, kan pemerintah dan DPR sepakat kuotanya 46 juta kl, itu hitungannya pasti sudah cermat dan didorong itu dengan pengendalian," ujar Arif Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurut Arif, hal ini dapat dilihat dari realisasi konsumsi BBM subsidi sampai saat ini sekira 30 juta kl, sehingga masih ada sisa sekira 16 juta kl walaupun pada bulan Desember ada perayaan Natal dan tahun baru yang diprediksi akan menyerap konsumsi BBM lebih banyak dibandingkan hari normal.
"Kan masih ada 16 juta kl untuk empat bulan, masa nggak cukup? Buktinya waktu Lebaran yang terpakai cuma 30 juta kl. Secara hitung-hitung harusnya malah masih sisa 1-2 juta kl hingga akhir tahun," paparnya.
Arif mengatakan, yang terpenting dalam pemerintahan mendatang harus bisa menjaga tingkat suplai BBM sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat seperti yang terjadi belakangan ini.
"Yang dilakukan oleh pemerintah baru nanti adalah mempertegas pembatasan dan menjaga agar distribusi tepat waktu sesuai waktu yang ditetapkan. Karena yang penting barangnya ada sehingga tidak ada kepanikan. Jangan sampai premium habis, pertamax juga habis," tegasnya.
Kendati demikian, Arif menegaskan opsi untuk menaikan harga BBM bersubsidi tetap menjadi hal yang perlu diperhitungkan oleh pemerintahan mendatang. Hal ini menjadi bagian untuk mencegah makin meningkatkan anggaran negara untuk subsidi BBM.
(rzk)
