JAKARTA - Fraksi PDIP mengusulkan untuk menjual pesawat kepresidenan guna menghemat serta mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain menjual pesawat ada cara lain yang juga ditempuh yakni pemangkasan gaji lembaga eksekutif.
kali ini Anggota DPR Komisi XI Maruarar Sirait mengusulkan agar tidak ada kenaikan gaji lembaga eksekutif atau presiden dan legislatif atau DPR. Hal ini dilakukan juga untuk melakukan penghematan anggaran agar tidak semakin defisit.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah masih mematok kenaikan gaji berdasarkan inflasi. Namun, penilaian itu harus dikoreksi karena pemerintah tidak pernah menghitung perbandingan penerimaan rakyat seperti para pekerja informal terhadap inflasi.
"Gaji kita ada kepastian sesuai inflasi, tapi penghasilan rakyat tidak ada kepastian. Kita jangan hanya bicara soal keadilan," ucap dia saat Rapat Kerja antara DPR Komisi XI dengan Pemerintah, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Politisi PDI-P ini menambahkan, dalam masalah kenaikan gaji harus menimbulkan keadilan di masyarakat. Pejabat negara harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan penghematan.
"Situasi sangat sulit, kita eksekutif dan legislatif tidak naik gaji lagi. Saya sudah dengar Pak SBY tidak jadi menandatangani kenaikan gaji dan saya sangat menghargai. Kita jangan ngomong saja tapi jadi teladan masyarakat," pungkasnya.
(mrt)
