JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan, tidak sepakat dengan usulan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait untuk menjual pesawat kepresidenan. Menurut dia, menjual pesawat RI 1 bukan solusi untuk menghemat anggaran.
"Iya (jangan dijual), bagaimana pun negara-negara besar harus dikunjungi, bukan berarti kalau dijual tidak ada ongkos lagi, justru ongkosnya akan lebih besar lagi," kata pria yang akrab disapa JK itu di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
JK mengatakan, Presiden harus mengunjungi sejumlah tempat sehingga akan menguras biaya jika harus menggunakan pesawat airbus sewaan.
"Apalagi, kalau Pak Jokowi nanti blusukan, kalau sewa pesawat lebih mahal lagi. Kalau saya, pakai pesawat kecil saja," ujar dia.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Harus dikaji, pesawat ini untuk efisiensi, untuk kebanggaan atau untuk apa," terang Maruarar.
Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir, setelah ada upaya penghematan dari pemerintahan Jokowi-JK.
Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.
"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun," kata dia.
(trk)
