Share

Utak Atik Postur Kabinet Jokowi-JK

Rizka Diputra , Okezone · Senin 15 September 2014 07:29 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 15 339 1039061 tbxdwcFAgx.jpg Joko Widodo-Jusuf Kalla (Foto: Dok. Okezone)
A A A

JAKARTA - Tim transisi hari rencananya hari ini akan memberikan presentasi terkait posisi kementerian dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menarik untuk dinanti apa saja yang menjadi opsi postur kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk periode mendatang.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio mengatakan, apapu alasannya, kabinet ramping jelas akan lebih efesien lantaran tidak perlu boros membayar gaji menteri dan personelnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Memang ada beberapa kementerian yang sebenarnya dapat dihapus namun karena pertimbangan tertentu dipertahankan seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial," kata Agung, kepada Okezone, Senin (15/9/2014).

Menurutnya, Kementerian Agama hanya dianggap sebagai simbol karena sebenarnya pekerjaan seperti haji bisa dilakukan oleh lembaga di bawah kementerian.

Sementara fungsi Kementerian Sosial kta dia, bisa diintegrasikan dengan kementerian-kementerian lain. 

"Dalam perumusan kabinet yang harus dipertimbangkan adalah visi pembangunan dan target, sementara kementerian adalah bentuk dari operasionalisasi visi untuk mencapai target," tuturnya.

Namun, lanjut Agung, acapkali faktor politik menjadi lebih dominan seperti mengakomodir para pendukung dan mitra baru dalam struktur kementerian.

"Faktor politik inilah yang dapat menciptakan inefesiensi, yang tadinya ramping malah gemuk," pungkasnya.

Anggota tim transisi Jokowi-JK, Eko Sanjoyo, menyatakan pihaknya akan memberikan presentasi terkait posisi kementerian dalam kabiner Jokowi-JK hari ini. Menurutnya, tim masih memberikan tiga opsi yang akan dipilih oleh Presiden RI terpilih Joko Widodo.

 

"Ada tiga opsi yaitu status quo dimana kita tetap memakai 34 menteri. Opsi kedua, 27 kementerian dan ketiga, 24 kementerian," kata Eko di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu, 14 September kemarin.

 

Menurutnya, tim transisi mengusulkan untuk dibuat tiga kementerian koordinasi. Kemudian, tidak akan ada kementerian yang dileburkan.

 

"Tapi akan ada beberapa Direktorat Jenderal yang dioptimalkan. Jadi di level Dirjen lebih dioptimalkan, mana yang perlu dan tidak," kata Eko.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini