JAKARTA - Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), angkat pendapat soal tantangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait revisi undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah digodok di DPR.
Sebab, Presiden SBY menyatakan masalah RUU Pilkada ini bisa langsung ditanyakan kepada Jokowi sebagai presiden yang akan menjalankan aturan ini. "Kok saya? Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan anggaran-lah, money politics lah, konflik horizontal-lah. Justru (Pilkada langsung) itu yang akan mendewasakan masyarakat," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (15/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut Jokowi, saat ini masyarakat sudah mengerti betul cara memilih wali kota, bupati, dan gubernur. "Jangan sampai kita mundur lagi ke belakang (via DPRD)," papar Jokowi.
Yang terpenting saat ini, sambungnya, adalah bukan merevisi UU tersebut, namun diperbaiki sistem yang dijalankan.
"Kalau ada masalah kecurangan. Ya segera ditutup. Money politic ya harus tegas. Orang ga akan coba2 lakukan, kalau law enforcement. Kalau ada kekurangan lagi, apa yang kurang? Dilihat. Kemudian, soal bakal terjadi konflik horizontal itu akan semakin berkurang kalau kedewasaan kita semua ada," jelasnya.
(ded)
