JAKARTA - Banyak pihak mempertanyakan kebijakan tidak populer terkait dengan pengurangan beban anggaran BBM bersubsidi pada pemerintahan Joko Widodo. Hal ini terkait dengan apakah pemerintahan baru berani dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Ekonom Royal Bank of Scotland (RBS) Asia Tenggara, Vaninder Singh, mengaku optimistis pemerintah Jokowi tidak ragu-ragu mengurangi beban subsidi, walaupun mungkin bukan tahun ini. Yang menjadi masalah justru bagaimana cara kebijakan tidak populer itu bisa dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Terkait hal itu, Singh mengatakan bahwa Jokowi bisa meniru kebijakan India. Tahun lalu, Pemerintah India juga mengalami masalah subsidi BBM kemudian negara tersebut mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM secara perlahan. Hal ini dilakukan Pemerintah India supaya tidak muncul inflasi melonjak.
“Kenaikan harganya dibikin sangat ringan, barangkali cuma lima Rupee per bulan selama hampir setahun. Itu akhirnya mengurangi tekanan pada inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Singh saat ditemui di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Dia menyatakan, untuk Indonesia yang memiliki wilayah luas dan penduduk yang banyak, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mungkin akan tetap diperlukan.
“Karena secara kalkulasi, bisa diperkirakan dalam penaikan pertama berapa jumlah penerima bantuan kartu jaminan sosial tersebut. Tidak perlu anggaran yang terlalu besar,” tambah dia.
Menurut perhitungannya jika Jokowi melakukan kenaikan secara bertahap inflasi akan terjaga sampai akhir 2015. Dirinya menilai Indonesia butuh kenaikan harga BBM 20 persen, supaya APBN punya ruang untuk pembangunan infrastruktur.
"Itu sinyal yang penting. Karena penyesuaian subsidi tidak perlu dramatis, tapi yang penting konsisten. Dengan demikian pasar akan menyesuaikan sejak jauh-jauh hari sehingga dampaknya terhadap konsumen minimal," tukas dia.
(rzy)
