Share
Pro Kontra RUU Pilkada

Bima Arya & Ridwan Kamil Takkan Jadi "Anak Durhaka"

Marieska Harya Virdhani , Okezone · Selasa 16 September 2014 06:36 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 16 339 1039613 Yv40VHk49Z.jpg Ridwan Kamil
A A A

DEPOK - Pro kontra Revisi UU Pilkada yang akan memberlakukan Pilkada oleh DPRD terus bergulir. Penolakan juga datang dari kepala daerah seperti Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Ahok bahkan rela keluar dari Gerindra karena meras sudah tak sejalan. Bagaimana dengan Bima Arya dan Ridwan? Ketua DPD Partai Golkar Depok Babai Suhaimi yakin keduanya suatu saat akan setuju dengan RUU Pilkada.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Ridwan Kamil dan Bima Arya, saya yakin kader yang baik. Mereka tahu kepada siapa harus berterima kasih, bisa dipilih rakyat dari PAN dan Gerindra. Mereka enggak akan jadi durhaka seperti Ahok yang tak tahu terimakasih," kata dia saat berkunjung ke Kantor PWI Depok, Jalan Melati Depok, Senin (15/09/2014).

Babai juga meminta agar kubu Jokowi-JK beserta pendukungnya untuk menghormati RUU Pilkada setelah diketuk palu. Ia menambahkan kubu Jokowi-JK jtidak melontarkan kekecewaan dan menganggap hal ini sebagai dendam politik oleh Koalisi Merah Putih.

"Pihak tetangga sebelah Kubu Jokowi-JK dan pendukungnya harus hormat, jangan mendeskreditkan. Sikap politik ini untuk kebaikan bangsa, bukan untuk pribadi. Pilkada oleh DPRD malah enggak perlu bermodal, lebih ringan malah," tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Depok ini bahkan menilai pengamat politik dan tata negara tidak dewasa jika menilai RUU Pilkada sebagai langkah mundur. Babai menegaskan RUU Pilkada diputuskan bukan asal-asalan dan tak berdasar.

"Kami positif Pemerintah dan DPRD, tak mungkin asal-asalan tak mungkin dibuat tak berpikir baik untuk masyarakat, tak mungkin dibuat UU Pilkada seolah-olah dibuat untuk menyaingi atau dendam karena kalah dari Jokowi-JK," tutupnya.

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini