JAKARTA - Fenomena kemunculan gerakan kelompok Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di belakangan ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan mendatang. Pemerintahan yang dinahkodai Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta lebih serius memerhatikan perkembangan jaringan terorisme khususnya terkait dengan ISIS.
Koordinator Lingkar 98, Bernard Haloho mengatakan, pada rapat kabinet terbatas pemerintahan SBY kemarin, salah satu agendanya yakni membahas bahaya dan ancaman ISIS di Indonesia.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurutnya, itu menjadi perhatian tentu didasari oleh sejumlah informasi intelijen yang melihat dan memantau bahwa pergerakan radikal ISIS bukan saja hanya ada di negara-negara konflik Timur Tengah, namun bisa saja meluas termasuk di Indonesia.
"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya menjadi perhatian yang sangat kuat bagi kelompok-kelompok radikal seperti ISIS untuk masuk dan menguasai atau paling tidak minimal menyebarluaskan paham dan pengaruh terlebih dahulu ke masyarakat Indonesia," kata Bernard dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Oleh karenanya, lanjut Bernard, imbauan Presiden SBY agar pemerintah, institusi pertahanan dan keamanan Indonesia serta seluruh masyarakat untuk peduli, waspada dan bersatu dalam memerangi bahaya ISIS perlu mendapat perhatian yang serius.
Pasalnya, apa yang terjadi di luar negeri karena ISIS tersebut, bukan tidak mungkin bisa terjadi juga di Indonesia bila kita tidak waspada, antisipatif dan memperkuat pertahanan dan keamanan negara, bangsa dan masyarakat.
"Presiden baru Jokowi harus mencermati dan memberikan perhatian lebih ekstra terkait situasi keamanan dalam negeri," sambungnya.
Banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa kata dia, mulai dari persoalan ekonomi akibat inefisiensi dan maraknya mafia migas, kerasnya medan politik di dalam negeri dan sejumlah RUU yang ditengarai menimbulkan situasi eskalatif.
"Serta massifnya persoalan korupsi di negeri ini tentunya dapat berdampak melemahnya bangunan kohesivitas sosial politik masyarakat yang bila tidak disadari bisa menjadi kelengahan pemerintah dan masyarakat, khususnya aparat keamanan dalam mendeteksi dan mencegah paham dan gerakan teroris seperti ISIS," sebutnya.
Bidang Polkam menurut Bernard, menjadi instrumen utama dalam menghadapi bahaya ancaman dari luar seperti ISIS. Departemen Pertahanan dan Badan Intelijen Negara merupakan garda terdepan dalam mengahadapi bahaya ancaman paham-paham radikal ISIS tersebut.
"Agar strategi dalam menghadapi bahaya ancaman keamanan oleh kelompok radikal oleh pemerintah masih dalam koridor penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, maka institusi BIN dan Dephan sebagai institusi sipil di bidang keamanan dan pertahanan harus semakin diperkuat kelembagaannya," terangnya.
Dia menambahkan, BIN dan Dephan harus dipimpin oleh sipil yang memiliki pengalaman kuat di bidangnya, kemampuan untuk merumuskan strategi dalam mendeteksi potensi bahaya bagi negara, memilki jiwa kepemimpinan yang dapat menggerakkan seluruh resources guna keberhasilan tugas negara dan yang tidak kalah penting memilki integritas dalam memimpin.
"Presiden Jokowi harus sunguh-sungguh memanfaatkan momentum pembentukan kabinet barunya dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan terus memperkuat kohesifitas sosial masyarakat dengan memilih personel kabinetnya dengan orang yang tepat," papar Bernard.
"Bila hal itu dilakukan oleh Jokowi-JK, selain bertujuan untuk mengantisipasi ancaman bahaya keamanan negara, Jokowi-JK juga mewariskan pemerintahan sipil yang substantif," tutupnya.
(sus)
