Share

Jokowi Jangan Salah Pilih Calon Menteri ESDM

Rizka Diputra , Okezone · Selasa 16 September 2014 14:15 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 16 339 1039830 FRteaCyyuw.jpg Jokowi Jangan Salah Pilih Calon Menteri ESDM (Foto: Okezone)
A A A

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih selektif dalam memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi meminta agar Jokowi tidak memilih calon menteri ESDM yang diduga terkait kasus hukum.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Uchok mengaku heran salah satu calon yang diduga terkait dengan sejumlah kasus yakni mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono (RP) disebut-sebut bisa menjadi calon kuat menduduki kursi Menteri ESDM.

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) padahal telah menyebut yang bersangkutan diduga terlibat dalam pengadaan impor kapal tanker Joko Tole dan perpindahan gedung BP Migas ke Wisma Mulia.

 

"Itu jelas akan memberatkan pemerintahan Jokowi sendiri. KPK kan bisa memanggil dia untuk meminta keterangan agar lebih jelas," kata Uchok, Selasa (16/9/3014).

 

Dia berharap, sosok yang akan duduk di kursi Menteri ESDM akan lebih baik dari kalangan akademisi atau profesional untuk menghilangkan pengaruh politik.

 

"Jangan ambil mantan pejabat apalagi yang diduga bermasalah hukum, dari kalangan akademisi dan profesional juga masih banyak," tegasnya.

 

Sementara itu, pengamat kebijakan migas Yusri Usman mengatakan, calon menteri ESDM harus punya integritas karena sistem di sektor migas sudah rusak dan sudah terbentuk lama. Tak heran mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ikut terseret kasus hukum yang bergulir di KPK.

 

"BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi 13 November 2012 dan kemudian berganti menjadi SKK Migas. Harusnya RP diperiksa dan dihadirkan di persidangan," tegas Yusri.

 

Jika seorang calon menteri terlibat masalah, kata dia, maka akan rentan menjadi alat tawar sehingga justru kerjanya tidak maksimal. Mereka yang berkepentingan dengan sektor migas akan selalu mencari-cari kesalahan.

 

"Sejumlah lembaga seperti KPK dan PPATK, untuk lebih aktif melakukan kroscek menelusuri rekam jejak para calon menteri," sebutnya.

 

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini