JAKARTA - Keputusan Jokowi-JK membuat komposisi 34 kementerian dengan alokasi 18 pos untuk kalangan profesional dan 16 kursi untuk kader partai koalisi, dikhawatirkan malah akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari.
“Buat apa pakai komposisi segala? Bukannya itu malah akan merepotkan? Sudah pasti anggota kabinet itu harus profesional berbasis kinerja dan keahlian, bukan latar belakang profesi. Dari manapun asalnya, partai atau bukan, ya tetap harus bisa kerja mencapai target kabinet dan membereskan politik di DPR,” ujar Waketum DKN Garda Bangsa, Anas Nasikhin, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Penetapan komposisi kabinet, menurut Anas, seperti memberi batasan pada diri sendiri. Ke depan jika ada kebutuhan untuk melakukan penguatan politik di DPR pasti akan merepotkan.
“Ruang gerak politik presiden dan juga ruang gerak partai koalisi jadi sempit. Belum lagi mikir nyari tambahan partai agar bisa mayoritas minimal di DPR. Bakal makin ribet,” Anas meyakinkan.
Keruwetan yang ditimbulkan dikhawatirkan juga bakal berdampak pada penguatan kinerja kabinet seperti yang dicita-citakan.
“Kalau nanti ujung-ujungnya ribet begitu, saya sebagai Waketum DKN Garda Bangsa akan mengusulkan ke DPP PKB agar PKB tidak usah masuk kabinet sekalian, tapi tetap mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang,” tutupnya.
(ful)
