JAKARTA - Perekonomian Indonesia pada 2015 dihadapkan oleh situasi yang tidak bersahabat. Pasalnya, ada kemungkinan normalisasi kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memberikan dampak terhadap nilai tukar Rupiah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, lindung nilai atau hedging ini merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dari gelojak nilai tukar valuta asing. Dia melihat, beberapa hari ini tekanan Rupiah terjadi lantaran investor menantu kebijakan The Fed.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Saya bisa bayangkan BI (Bank Indonesia) akan mengalami kesulitan kalau seluruh perusahaan transaksi di swap, BI harus sediakan valas, akan membuat tekanan di nilai tukar," kata Chatib saat Rakor Lanjutan Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Untuk Kepentingan Bangsa dan Mencegah Moral Hazard di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Dia menjelaskan, melemahnya Rupiah karena swap menjadi beban pemerintah yang sangat mahal. Sebab, jika BI bisa melakukan forward hal tersebut menjadi lebih mudah, serta nilai tukar dapat dikendalikan.
"Setiap Rp100 terdepresiasi, maka defisit anggaran naik Rp2,6 triliun, ini (hedging) sesuatu yang luar biasa," tambahnya.
Oleh karena itu, kebijakan lindung nilai dapat mendorong BUMN atau pun perusahaan swasta untuk meminimalisir risiko, serta dapat melakukan kinerja yang baik.
Selain itu, dia mengatakan harus ada pembahasan bersama mengenai resiko kerugian akibat tidak melakukan lindung nilai. "Saya bisa bayangkan nanti BUMN-BUMN besar itu bisa mengurangi transaksi di swap sehingga akan mengurangi tekanan," tutupnya.
(mrt)
