JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tujuh agenda untuk mengembangkan dan menyosialisasikan peran pentingnya industri keuangan di Indonesia. Tujuh agenda tersebut, dilakukan guna mengembangkan industri keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad memaparkan agenda pertama adalah pengembangan produk keuangan dan layanan jasa keuangan yang semakin variatif.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Tidak hanya bank tapi juga industri keuangan non-bank (IKNB). Saya harap bisa saling melengkapi, sehingga kemampuan pasar Keuangan bisa dicukupi," paparnya saat ditemui di The Ritz Carlton Hotel Pacific Place Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Dia mengatakan, proses perizinan dan aproval dari regulator perlu dipercepat dan dipermudah. Hal ini bisa membuat produk jasa keuangan dapat cepat dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia.
Kedua, adalah pengembangan akses pasar yang lebih mudah. Dengan begitu penetrasi produk jasa keuangan akan bergerak meluas di seluruh Indonesia. "Kuncinya bagaimana kita membangun package sehingga produk bisa diakses masyarakat kecil. Para pegiat pasar modal bisa pikirkan ini bersama," lanjut dia.
Agenda ketiga, yaitu diperlukan edukasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang luas dalam meningkatkan kapasitas industri secara keseluruhan. Dia meyakini pentingnya dibangun learning terutama memasuki tereintegrasinya ekonomi ASEAN. "Karena arus tenaga kerja juga bagian dari tereintegrasinya ASEAN. Kita perlu bagaimana learning center mampu menjawab kebutuhan industri," imbuhnya.
Saat ini, masih banyak ketidaksinkronan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan yang terjadi di pasar. Untuk itu, edukasi untuk guru menjadi penting dan perlu diperhatikan.
Agenda keempat adalah perlu arah yang lebih jelas dalam pengembangan peran teknologi. Pasalnya teknologi dinilai bisa memudahkan dan mengefisienkan sehingga transaction cost bisa lebih murah, serta bisa terakses tidak hanya oleh Kota-Kota besar.
"Kehadiran HP (handphone) di Indonesia itu sudah dua kali lebih besar dari produk Indonesia. Perkembangan teknologi ini perlu dimanfaatkan, bagaimana peran teknologi bisa buka akses keuangan, terutama yang tidak hidup di kota besar, tapi juga di pelosok," terang dia.
Sementara untuk agenda kelima yaitu perlu regulasi yang harmonis dan konsisten antar sektor. Setiap regulasi menurutnya harus saling melengkapi dan mendukung.
Keenam adalah perlunya pengawasan yang tereintegrasi yang dilakukan secara parsial dalam mengantisipasi interkonektivitas yang semakin Meningkat. Sebab, perilaku anak usaha bisa memengaruhi kesehatan induknya. "Kita akan buat aturan untuk perusahaan induk mengelola anak usaha," jelasnya.
Sedangkan yang terakhir, adalah pengembangan kelembagaan dalam rangka mendorong industri keuangan untuk penyediaan Jasa keuangan yang lebih spesifik.
"Ketujuh hal ini, diperlukan dilengkapi peran yang lebih dominan lagi dari perusahaan. Tujuh agenda akan jadi perhatian bersama agar industri Jasa keuangan lebih kompetitif. Dilengkapi dengan pengawasan yang terintegrasi," tukasnya
(mrt)
