JAKARTA - PT Hutama Karya (HK) dipastikan tidak akan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2014. Pasalnya, rencana tersebut tidak mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak, lantaran belum terbitnya Perpres.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, PMN yang ditujukan kepada HK merupakan sebagai modal BUMN konstruksi tersebut membangun proyek infrastruktur dalam hal ini jalan tol trans Sumatera.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Dengan pengabdian BUMN, nanti skemanaya agak berbeda jadi itu tidak PMN, pinjaman PIP juga tidak dapat akhirnya tol Sumatera sepenuhnya jadi tanggung jawab BUMN," kata Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2014) malam.
Dahlan menjelaskan, untuk mendanai proyek infrastruktur tersebut, Kementerian BUMN memberikan solusi kepada HK untuk menjadi pembangun jalan tol tersebut, namun tidak menjadi operator tersebut.
"Misalnya Palembang, begitu seksi satu hampir selesai katakanlah 80 persen selesai, ini bisa dijual kepada Jasa Marga atau kepada siapalah yang penawar tertinggi," tambah dia.
Dengan demikian, sambung Dahlan, otomatis Hutama Karya akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari modal untuk membangun jalan tol. Oleh karena itu, pola bangun jual adalah cara yang dapat dilakukan HK dalam membangun tol Trans Sumatera.
"Karena kalau tanpa pola itu kalau Hutama Karya akan memiliki itu kan pengembaliannya panjang dia enggak bisa membangun yang berikutnya begitu," tutupnya.
(mrt)
