JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan porsi kabinetnya dengan memberikan 18 kursi menteri pada kalangan profesional. Dan sisanya, 16 menteri diisi oleh mereka yang berasal dari partai politik.
Menurut sejarawan dan koordinator nasional Fordisi, yang merupakan relawan Jokowi-JK, Agung Nugroho, seorang profesional saja tidak cukup untuk menjadi menteri.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Kalangan profesional juga harus pandai berkomunikasi dengan rakyat agar kebijakannya selalu pro dengan masyarakat.
"Di zaman Orde Baru banyak yang menterinya profesional, bahkan saking profesionalnya tidak punya komunikasi dengan rakyat. Jadi meski profesional dan ahli harus bisa dekat dengan rakyat," ujar Agung dalam diskusi 'Penempatan Profesional Kabinet Jokowi-JK' di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Agung pun meminta agar relawan Jokowi dibuat lembaga untuk mengawal kebijakan pemerintahan baru. "Karena relawan nonpartisan, jadi bisa dilembagakan untuk mengawal kebijakan Jokowi," katanya.
Dengan begitu, relawan juga bisa mengoreksi dan mengajukan menteri yang berasal dari kalangan yang tepat. "Misalnya Menakertras harusnya kan bisa dari ketua serikat buruh seperti era Megawati," tutupnya.
(sus)
