Share

SBY Ingin Ada Aturan Presiden Bisa Pecat Kepala Daerah

Fahmi Firdaus , Okezone · Rabu 17 September 2014 12:04 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 17 339 1040298 7XUGXXrAnp.jpg SBY Ingin Ada Aturan Presiden Bisa Pecat Kepala Daerah
A A A

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Pada kesempatan itu, SBY menyatakan akan memperkuat peran pemerintah pusat dalam menangani kepala daerah lewat UU Pemda. Dia menginginkan UU Pemda memungkinkan seorang presiden memecat kepala daerah.

"Mengapa kita perlu memiliki UU Pemda yang tepat? fakta dan realitas mengenai sistem pemerintahan termasuk pemda yang berlaku hingga hari ini adalah kita menganut sistem negara kesatuan dan bukan sistem negara federal. Kita tidak sadari bahwa ada yang kita tidak sadari bahwa ada distorsi adanya semangat kesatuan," terang SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Saat ini, kata dia, banyak sekali kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Oleh karena itu diperlukan RUU Pemda. "Kita sering mendengar di media masa sejumlah kepala daerah memiliki kinerja yang buruk, memiliki disiplin dan perilaku tidak baik. Nah belum ada aturan yang tegas dan jelas untuk mengatasi permasalahan itu," bebernya.

SBY mengaku sering mencabut penghargaan yang telah diberikan kepada kepala daerah yang berkinerja buruk. "Saya sering menghentikan penghargaan bagi gubernur, bupati dan wali kota. Tetapi jika ada yang berkinerja buruk, kewenangan presiden tidak ada. Saya bisa memberhentikan gubernur dan wali kota jika ditetapkan sebagai terdakwa," tegasnya.

Oleh karena itu, UU Pemda yang nanti akan disahkan DPR harus mengatur kebijakan penghargaan bagi pejabat daerah yang berprestasi dan hukuman untuk yang tersangkut korupsi.

"Apa harus menunggu menjadi terdakwa kalau saya harus memberhentikannya? Padahal kinerjanya buruk, pembangunan tidak ada. Bagaimana pembangunan berjalan bagi masa depan rakyat kita? Itulah yang kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah. Reward dan punishment harus berjalan dengan seimbang," tuntasnya.

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini