JAKARTA- Sebuah ironi besar bakal dipertontonkan Jokowi jika mengakomodir para pebisnis dalam kabinetnya. Sebab, sepak terjang mereka bakal lebih berbahaya ketimbang kader parpol yang nakal.
"Pengurus parpol masih memiliki tanggung jawab kepada konstituen, sehingga sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya. Sementara cukong, pebisnis, kartel dan sindikat internasional, hanya bertanggung jawab kepada keuntungan dan uang. Para pebisnis ini jauh lebih berbahaya dari pengurus parpol,” ujar peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamudin Daeng di Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Peringatan ini dilontarkan Salamudin terkait rencana Jokowi yang kabarnya menempatkan CEO perusaahan-perusahaaan multinasional dalam jajaran kabinetnya, seperti CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi, atau orang-orang yang diduga bermasalah seperti Ari Soemarno, dan Raden Priyono yang memilik rekam jejak kurang bagus. Hal ini, menurut dia, bakal mementahkan upaya memperjuangkan ideologi Trisakti Kemerdekaan yang selama ini diusung Jokowi, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkpribadian secara kebudayaan.
Salamudin menambahkan, salah satu sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor migas. Sejauh ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel internasional, sindikat bisnis, dan mafia dalam kekuasaan secara bersama-sama.
Lantaran hal itu, Jokowi tidak boleh terjebak pada agenda tersembunyi para pebisnis untuk menguasai kekuasaan dan berlindung dibalik kekuasaan guna memperluas jejaring bisnis mereka. "Para pebisnis yang menjarah minyak, tambang, hutan Indonesia tidak layak menempatkan orangnya dalam jajaran cabinet," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi secara tegas telah menyatakan bahwa menterinya yang berasal dari parpol harus melepas jabatannya. Mestinya Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis, orang yang terlibat langsung dalam bisnis, baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing, maupun perusahaan nasional.
"Jika maksud Jokowi melepaskan kabinetnya dari jeratan Parpol adalah untuk menjamin profesionalitas kabinetnya, maka Jokowi juga harus melepaskan kabinetnya dari jeratan para pebisnis untuk menjamin agar tidak terjadi conflict of interest," tutupnya.
(ugo)
