JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR lepas tangan terkait parkiran motor seharga Rp3 miliar lebih yang mangkrak hingga dua tahun lebih.
Alasannya, kata Ketua DPR Marzuki Alie, karena proyek tersebut merupakan domain Kesekjenan DPR. Padahal, Kesekjenan DPR berada dalam pengawasan BURT.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Itu domain Sekjen, saya tidak ikut sama sekali," jelas Marzuki yang juga Ketua BURT saat berbincang dengan Okezone, Rabu (17/9/2014).
Selain itu kata politisi Partai Demokrat itu, anggota BURT tidak memahami secara tehnis perihal proyek parkiran tersebut. (Klik: Telan Rp3 M, Proyek Parkir Motor Gedung DPR Dua Tahun Tak Jelas)
"BURT tidak akan paham secara teknis, karena mereka politisi," pungkasnya.
Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah ada evaluasi terkait mangkraknya proyek tersebut, Marzuki tak menjawabnya. (Klik: Parkiran Motor DPR Seharga Rp3 M Masih Nganggur)
Seperti diketahui, proyek pembangunan area parkir yang diperkirakan mampu menampung 800 motor ini tak kunjung dioperasikan hingga kini. Padahal, proyek ini telah berjalan sejak 2011. Salah satu alasan kendala terkait tingkat keamanan komponen area parkir yang masih bermasalah sehingga perlu dilakukan kajian.
Proyek parkir dua lantai itu telah menelan anggaran Rp3.460.000.000. Dimana, kontraktor pelaksana pembangunan dikerjakan oleh PT Baitul Rahmat Jaya. Sedangkan, untuk konsultan perencanaan ditunjuk PT MCM dengan nilai kontrak Rp145 juta, selain itu DPR juga melakukan penunjukkan langsung kepada PT CMK dengan nilai Rp47.740.000. (Klik: Renovasi Parkir Motor DPR Telan Biaya Rp3 M)
DPR pun terkait hal itu seakan acuh, seperti halnya anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Saleh Husen yang dikonfirmasi mengenai hal ini tidak merespon.
(hol)
