JAKARTA - Ketua Majelis Hukum dan Perundangan PP Muhammadiyah, Saiful Bakhri mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ataupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Menurutnya, jika ditinjau dari segi pembiayaan, Pilkada melalui DPRD praktis lebih hemat. Meski demikian, jika gagasan Pilkada serentak diterapkan sudah jadi, bisa menekan biaya seminimal mungkin.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Hanya saja, Pilkada serentak membutuhkan masa transisi dan harus menghindari kampanye terbuka," ujarnya di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Selain itu, mekanisme Pilkada melalui DPRD memang lebih efisien, tetapi pada akhirnya kesejahteraan rakyat termasuk moral bangsa menjadi taruhannya, sebab, pempimpin yang terpilih cukup bermodalkan uang, walau tidak berkualitas, bermoral dan dikenal rakyatnya sendiri.
Sebaliknya, Pilkada langsung memang membutuhkan biaya penyelenggaran yang cukup besar, tetapi dapat ditekan dengan pembuatan aturat mainnya.
"Dan kecurangan dari incumbent juga dapat diminimalisi jika persyaratan calon ditentukan tidak sedang mendudukui jabatan sebagai kepala atau wakil kepala daerah," jelasnya.
Dia menambahkan, Pilkada yang dilakukan oleh DPRD jangan dimaknai sebagai kembali ke masa lalu. Karena, pola rezim dan kekuasaanya telah berubah.
"Dengan demikian tidak perlu menjadi phobia yang berlarut-larut dalam memahami pilihan politik yang lebih dewasa ke depan," tuntasnya.(fid)
(ahm)
