JAKARTA - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), menegaskan pemecatannya tidak sesuai prosedur. Dia mengaku akan menerima pemecetan tersebut jika memenuhi prosedur yang benar.
"Kalau prosedurnya benar ya harus diterima. Prosedur benar (pemecatan) itu adalah melalui forum muktamar," ujar SDA di Hotel Lingga, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dia menambahkan, pengangkatan sebagai Ketua Umum PPP melalui proses Muktamar yang pemilik hak suaranya mencapai 1.200 orang. Jumlah itu berasal dari perwakilan pengurus PPP di berbagai tingkatan se-Indonesia.
Setelah terpilih, SDA lalu merumuskan kepengurusan PPP dan menunjuk Romahurmuzy Cs sebagai pengurus. "Lalu di mana logika yang bisa membenarkan mereka yang dipilih oleh ketua umum, kemudian memberhentikan ketua umummnya, tidak ada logikanya," tegasnya.
Menurut SDA, pemecatan sebagai ketua umum hanya bisa dilakukan melalui muktamar atau muktamar luar biasa. "Karena ketua umum itu dipilih melalui forum tertinggi yaitu muktamar, hanya bisa diberhentikan melalui forum yang sama, bukan forum dibwahnya," paparnya.
Sementara pemecatan SDA dilakukan melalui rapat pengurus harian. Itu yang dipandang tidak sesuai prosedur karena rapat pengurus harian levelnya berada di bawah muktamar, mukernas dan rapimnas.
"Jadi, mukernas dan rapimnas saja tidak bisa memberhentikan ketua umum, apalagi rapat pengurus harian, begitu," tandasnya.(fid)
(ahm)
