JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyusun roadmap perekonomian Indonesia pada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo, Djisman Simandjuntak, menyampaikan road map ini berisi permasalahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK selama menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Pertama, pemerintah ke depan mesti siap bekerja dalam ekonomi sulit.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Penduduk naik 11 juta, angkatan kerja 8-10 juta. Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan jauh dari negara lain. Pertumbuhan bagus tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan tekanan defisit. Kemiskinan turun tapi yang rentan banyak, ekonomi dunia melemah," kata dia di Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Dua, Indonesia mesti naik kelas menuju masyarakat menengah atas. Menurut dia, hal ini harus didukung oleh perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, otonomi daerah. Tiga, perlunya penciptaan lapangan kerja selama lima tahun, dengan pertumbuhan kerja untuk setiap tahunnya mencapai 3 juta.
Empat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal yang cukup lebar untuk menghadapi pembangunan. Oleh karena itu, Tim road map menyarankan pemerintah memotong subsidi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). "Naikkan harga BBM Rp3.000 per liter liter akan hemat Rp17 triliun 2014, dan Rp150 triliun di 2015," tambah dia.
Lima, perlu adanya perbaikan infrastruktur dengan meningkatkan anggaran 1,5 persen dari produk domestik bruto. Enam, kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.
Tujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. Dia mengatakan, jika dilakukan di 11 provinsi maka produksi beras diperkirakan bisa meningkat 15 persen. "Teknologi pengeringan di 22 provinsi dengan padi yang sama mendapat beras lebih besar. Teknologi bibit, pendampingan petani," katanya.
Delapan, melakukan reindustrialisasi dengan mengubah mindset saudagar menjadi industrialis. Sembilan, revolusi jasa. Menurutnya Indonesia menderita kultur jasa yang lemah, karenanya perlu ada transformasi menuju pusat industri jasa.
Poin ke-10 yakni perbaikan pada sektor keuangan, menurutya sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Pemerintah harus buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah," tutur dia.
Masalah ke-11 adalah menata tenaga kerja, sehungga dapat mengurangi jumlah penganggur dengan memindahkan mereka ke tempat yang memiliki produktivitas tinggi. Ke-12, yakni perlu adanya kepastian hukum. Kata dia negara adalah produk hukum, maka tim road map membuat rekomendasi hukum.
Selanjutnya, poin ke-13, adalah menjadikan pemerintah daerah menjadi pusat layanan publik. Pemerintah daerah bukan berurusan kedaulatan. "Ke-14 adanya perbaikan informasi rakyat, kita bekerja patuh pada sistem, sistem intensif, kepemimpinan yang baik, " tandasnya.
(rzk)
