JAKARTA - Keinginan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk membentuk kabinet ramping sejak awal diprediksi tak dapat dilaksanakan.
Peneliti senior dari Founding Father House (FFH), Dian Permata, mengatakan adanya koalisi yang dibangun PDI Perjuangan bersama NasDem, PKB, Hanura dan PKPI menjadi alasan sulitnya Jokowi membangun kabinet ramping.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Karena bila terjadi koalisi, maka akan muncul soal kesepakatan yang dibangun di antara anggota koalisi. Satu diantara kesepakatan itu ya sharing of power alias bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi kekuasaan," kata Dian kepada Okezone, Kamis (18/9/2014).
Namun, jika perolehan PDIP pada Pileg 2014 mencapai 25 persen, maka bisa saja mimpi kabinet ramping dapat terwujud. Sayangnya, partai berlambang banteng moncong putih itu hanya berhasil mendapat 18,95 persen.
Alhasil, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak punya keberanian untuk maju sendiri dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 9 Juli 2014, lalu.
"Dalam sejarah peta politik Indonesia hanya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berani melakukan merger wajah kementerian di kabinet Indonesia. Beliau berani melawan arus demonstrasi atau tekanan dari kubu politik lawan Gus Dur yang menentang ide merger tersebut," tegasnya.
Dian menambahkan, apabila dibandingkan langkah Gus Dur itu dengan Presiden lainnya termasuk SBY dan Jokowi, maka bisa dipredikasi mereka mengambil langkah kompromi terhadap lawan atau kawan politik mereka.
"Karena itu tidak mengherankan apabila Jokowi kerap terserempet atau tersandera janji koalisi yang dibangun PDIP dan mau membagikan 16 kursi kabinet ke partai politik," tutupnya.
(sus)
