JAKARTA - Berbagai kalangan menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang memperhatikan masalah-masalah lingkungan yang dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat. Ke depan, sang suksesor, Jokowi-JK harus lebih peka.
“Pemerintahan ke depan harus berperan sebagai pembuat regulasi yang berpihak kepada lingkungan yang sehat. Sehingga, diperlukan audit kesehatan dan penegak hukum diberi kewenangan untuk menindak langsung perusak lingkungan,” ujar Pakar Kesehatan UI Dr. Budi Hartono dalam diskusi Pembangunan Kesehatan dalam Mendukung Mewujudkan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat di Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dengan begitu, sabung dia, akan tercipta sistem yang baik dan masyarakat juga akan menyadari pentingnya kelestarian lingkungan bagi kesehatan.
Pelaksana Harian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), dr. Hanibal Hamidi, yang hadir dalam diskusi ini menyatakan secara komprehensif lingkungan dengan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai sehat dan sakit.
Pengerucutan dari budaya sehat yang paling utama adalah memastikan soal sanitasi lingkungan dengan ketersediaan air bersih. "Air bersih itu harus dipastikan benar-benar air yang layak dijadikan sumber pengelolahan air minum," katanya.
Menurut Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian PDT ini, pemerintah saat ini hanya fokus pada Perusahaan Air Minum Daerah yang berorientasi pada masyarakat di perkotaan, sedangkan masyarakat di pedesaan tidak terjangkau.
"PDAM yang lebih banyak barang yang didatangkan dari luar negeri. Seharusnya yang ada saja yang basisnya lokal dengan memanfaatkan gravitasi, pemanfaatan atas embung dan sebagainya," jelasnya.
Dia menuturkan, peran pemerintah juga harus nampak membudayakan sanitasi lingkungan, karena sanitasi belum banyak di pamahami oleh masyarakat seperti Mandi Cuci Kakus dan ketahanan pangan. "Mental harus dikembangkan dari psikologinya," katanya.
Dia menilai, koordinasi antara Kemenkes dan KLH dalam mensosialisasikan sanitasi lingkungan sudah dilakukan, tetapi tidak cukup hanya koordinasi, harus masuk dalam ketentuan sistem kesehatan nasional.
"Anggaran 5-15 persen dari APBN itu perlu direkontruksi ulang yang dimaksud revolusi kesehatan. Jadi perubahan kelembagaan, anggaran dan lainnya," katanya.
(ful)
