JAKARTA – Rencana Joko Widodo yang tak akan memberikan pos Kementerian Pertanian kepada partai politik seperti pada dua periode pemerintahan SBY disambut baik. Sebab, jabatan Menteri Pertanian harus dikendalikan orang yang profesional dan paham tentang pertanian.
Direktur Indonesian Sugar Research Institute (ISRI) Aris Toharisman menegaskan, Menteri Pertanian mendatang harus bisa mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Menurutnya, kalau dijabat dari kalangan partai khawatir tidak terlaksana karena ditengarai syarat kepentingan, terutama menyangkut impor.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Tapi kalau profesional, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan produk sendiri. Sudut pandang kelompok profesional itu jangka panjang, bagaimana melakukan pemenuhan pangan secara swasembada," tegas Aris saat dihubungi kepada wartawan, Jumat (19/9/2014).
Aris pada awalnya tak bersedia menyebut siapa kelompok profesional yang tepat untuk jadi Menteri Pertanian. Namun, dia mengakui Institut Pertanian Bogor punya banyak kader yang bisa menempati pos tersebut. Atau dari kalangan pengusaha yang selama ini terbukti dekat dengan para petani semisal pengusaha gula, Kamajaya.
"Dia (Kamajaya) punya pandangan jauh ke depan. Selama saya bergaul dengan beliau, komitmennya cukup besar untuk mendorong petani lokal di Blora. Hanya barang kali untuk skala Indonesia (dia) perlu didukung tenaga ahli, dirjen yang cukup kuat yang bisa menerjemahkan visi dia," tandasnya.
Kamajaya saat ini memang paling dijagokan menjadi Menteri Pertanian versi Kabinet Indonesia Hebat yang beralamat di www.kabinetindonesiahebat.com. Pengusaha nyentrik ini berhasil mengungguli dua pesaingnya yakni Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono dan ekonom Iman Sugema di situs tersebut.
(teb)
