JAKARTA - Beberapa waktu lalu Asosiasi Pengusaha Tempat Istirahat Pelayanan Jalan Tol Indonesia (Aptipindo) melapor kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengenai kebijakan BPH Migas mengenai pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisidi. Di mana, kebijakan tersebut melarang penjualan BBM subsidi pada SPBU yang berada di jalan tol.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPPU, Syurkawi Rauf mengatakan, kebijakan yang diterbitkan BPH Migas memang memiliki tujuan baik. Namun, adanya ketidakadilan di kalangan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), KPPU tak segan menilai bahwa kebijakan tersebut diskriminatif.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Karena ada yang diwajibkan dan ada yang tidak, ada kebijakan pemerintah yang membuat diskriminasi, tapi apa yang menjadi dasar kebijakan ini," kata Syurkawi saat dihubungi Okezone, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
Syurkawi menambahkan, kebijakan pengendalian BBM subsidi yang diterbitkan oleh BPH Migas ini memiliki tujuan mulia, dengan menyelamatkan pengkonsumsian BBM subsidi yang kuotanya 46 juta kilo liter (kl) habis pada akhir tahun. Adapun, pelarang penjualan BBM subsidi dijalan tol dengan asumsi yang melewati jalan tol harus mengisi Pertamax cs.
Tidak hanya itu, sambung Syurkawi, asumsi pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut lantaran menilai bahwa yang melewati jalan tol adalah kelas menengah ke atas, sehingga jika adanya pembatasan suplai BBM subsidi jenis premium tidak akan memberikan dampak yang luas.
"Tapi dari sisi keuantungan SPBU harus dilihat, biasanya pengguna tol gak mau isi di jalan tol, dia lebih memilih isi sebelum masuk tol, hal seperti ini merupakan dampak kerugian bagi pengusaha SPBU jalan tol, dan bukan hanya pengusaha yang lain juga akan merasa kerugian, biasa isi bensin sambil makan di tempat peristirahatan, sekarang tidak," pungkasnya.
(wdi)
