JAKARTA - Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan realokasi subsidi BBM ke sektor lain.
"Kalau subsidinya kebanyakan itu membuat orang berlebih-lebihan konsumsi BBM dan mubazir. Itu sifatnya haram," kata Nusron dalam acara diskusi soal wacana kenaikan BBM di Kantor GP Ansor, Jumat (19/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Nusron mengaku tengah mengkaji manfaat dan madharat kenaikan BBM. Kalau banyak produksi terus dinaikkan, namanya madharat. Namun, lanjut dia, akan menjadi halal dan wajib hukumnya untuk dinaikkan kalau saat ini kekurangan produksi dan defisit transaksi untuk APBN.
"Inilah kondisi kita saat ini. Sepahit apapun harus diambil keputusan (naik) BBM, dan harus dihadapi dan dijelaskan apa adanya kepada masyarakat," ujarnya.
Guna mengantisipasi dampak atas kenaikan BBM, lanjut dia, pemerintah harus menyiapkan instrumen perlindungan sosial dan berbagai program proteksi dan kompensasi, yang bersifat produktif dan massal.
"Administrasi atas kompensasi juga harus disiapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan. Menejemennya juga harus rapi," ungkapnya.
(teb)
