JAKARTA - Kursi Pimpinan DPR saat ini menggunakan sistem paket. Karenanya, Partai Golkar mulai mengambil ancang-ancang dengan menyiapkan kader terbaiknya untuk diajukan sebagai calon Ketua DPR.
"Bila MD3 itu diterapkan, setelah tata tertib sudah disepakati di DPR kemarin, maka proyeksi ke depan yang jadi ketua DPR adalah kader terbaik partai golkar yang menjadi anggota DPR hari ini. Siapa? Kita sudah mempersiapkan persyaratan-persyaratan sebelum penentuan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dia mengatakan, kader Partai Golkar yang akan jadi calon Ketua DPR nanti akan dibicarakan sebelum penentuan 1 Oktober 2014. "Tentu sudah terlihat saat ini yang memiliki pengalaman, prestasi, loyalitas dan komitmen meningkatkan kerja-kerja politik," tegasnya.
Sementara, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, mengatakan sosok calon Ketua DPR masih dalam pembahasan dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan partai dan Ketua Umum Aburizal Bakrie. "Kita masalah calon ketua DPR itu sudah ada ketetapan di internal partai yaitu kita serahkan kepada kebijakan partai dan Ketum," terangnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya, mengaku saat ini ada beberapa nama yang masih dalam pembahasan dan belum mengerucut. "Yang jelas Ketua DPR dari Partai Golkar cuma siapanya belum, nama belum mengerucut," sambungnya.
Tantowi mengatakan, tentu calon Ketua DPR harus mendapat restu Ketua Umum Partai Golkar ARB. Menurut dia, ARB sudah mengantongi beberapa nama tapi harus diplenokan terlebih dahulu sebelum diusung.
"Oh iya dong, ARB tetap. tapi itu harus persetujuan dari pleno. Kita kan menempatkan orang yang akan menjadi pimpinan lembaga tinggi negara enggak bisa begitu saja. Pak ARB bisa saja memiliki preferensi terhadap satu dua nama, tapi tetap harus dirapatkan dalam pleno untuk mendapatkan pandangan dari rapat," tuntas Tantowi.
(ded)
