JAKARTA - Perwakilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1998 menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden terpilih Joko Widodo. Jokowi, melalui Deputi Rumah Transasisi, Andi Widjajanto, mengatakan bahwa pengadilan HAM Ad Hoc bukan prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Andi beralasan pengadilan HAM Ad Hoc sulit dibentuk lantaran keterbatasan anggaran. “Padahal kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kasus bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi ," kata salah satu keluarga korban insiden 1998, Ruyati Darwin saat berbincang dengan Okezone, di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Sabtu (20/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Ruyati mengaku ingat persis dengan janji Jokowi dalam visi dan misinya akan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM yang masih menemui titik temu. Seperti : Kerusuhan Mei, Trisakti - Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talang Sari -Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.
"Tentu itu jadi harapan kami. Jangan sampai dilupakan karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, harusnya diakui dulu, baru nanti diagendakan atau dibentuk. Segera dilakukan agar tidak menunggu lagi, jangan gara-gara tidak anggaran semuanya (penuntusan) tidak bisa dilaksanakan," sesalnya.
Ruyati dan sesama keluarga korban HAM pun kini khawatir, akan banyak lagi janji Jokowi yang diingkari saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dilantik sebagai sebagai Presiden ke-7 RI itu.
“Jangan seperti yang dulu-dulu (SBY) kan tidak ada kepastian, cuma ya tapi tidak ada kepastian akan dituntaskan. Kami bertahun-tahun berdiri di depan Istana. Kami sudah tua, kami sudah lelah menghadapi seperti ini," sambungnya.
(ded)
