JAKARTA - Pemerintahan baru mendatang yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kala diimbau mempunyai skema tegas soal pemberantasan mafia migas. Jangan sampai skema yang disusun hanya menyingkirkan mafia lama, lalu tumbuhkan jaringan mafia baru.
"Kata kuncinya adalah skema pemberantasannya mesti menihilkan mafia di hulu, lalu ke hilir," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman saat ditemui di Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dirinya mengatakan pararel dengan hal ini, secepat mungkin benahi sistem tata kelola migas nasional agar mengabdi sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia, bukan modal asing, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Berikutnya seluruh kontrak tambang dan migas yang telah habis masa berikutnya, negara wajib ambil alih. Adapun atas kontrak yang bermasalah mestinya segera dilakukan tindakan audit menyeluruh," jelasnya.
Dirinya berharap pemerintah segera fokuskan sumber daya dan sumber dana untuk bangun kilang baru. Minimal kita butuh dua buah kilang baru dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 400-500 ribu barel per hari. Tujuannya agar bangsa ini tak selalu tergantung impor dan mafia migas, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.
"Tak mungkin kita bicara kedaulatan dan kemandirian energi jika pertanyaan dasar soal siapa yang menguasai ownership tata kelola dan tata niaga migas kita, lalu jawabannya masih dikuasai asing," tuturnya.
(rzy)
