JAKARTA - Rencana Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Migas merupakan terobosan awal yang tepat untuk menihilkan gurita mafia di Indonesia. Bisa dikatakan ini adalah program quick win Jokowi-Jk untuk berantas sindikasi mafia migas yang selama ini merugikan negara.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman mengatakan rekrutmen satgas anti mafia migas ini, mesti digelar secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Tim seleksi dan para calon anggota Satgas sejak awal mesti diminta komitmen kuat untuk bekerja memberantas mafia migas, dimulai dari yang kakap," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (21/9/2014)
Dirinya mengatakan dalam bekerja, satgas jangan pilih bulu, hanya berani pada maling atau pencuri BBM kelas teri. "Sekali lagi, jangan sampai satgas memberantas mafia migas, namun menciptakan jejaringan mafia migas lainnya," jelasnya.
Dirinya menjelaskan akhirnya negara tak boleh kalah dari mafia yang sudah masuk menegara dalam sistem dan skema ekonomi politik Indonesia. Pemerintah Jokowi-Jk mesti selektif dalam rekrutmen anggota satgas Anti-Mafia migas. Termasuk juga pada anggota kabinet.
"Kita semua penting mengingatkan Jokowi-Jk, bahkan sejak awal bahwa dalam pembentukan baik satgas anti mafia migas dan kabinet ke depan terutama untuk ESDM dari jajaran menteri dibawah koordinasi menko perekonomian," tuturnya.
Dirinya juga mewanti-wanti agar pemerintah ke depannya tidak merekrut nama-nama yang selama ini beredar luas di publik sebagai boneka mafia migas, kaki tangan bangsa asing maupun jaringan sindikasinya level hulu.
"Orang-orang yang pernah menjabat menteri dan petinggi ESDM, BP Migas, BPH Migas, SKK Migas dan BUMN yang mengurusi ESDM selama ini, sebaliknya tak usah dilibatkan, apalagi dijadikan ring utama, dalam agenda tata ulang pengelolaan sektor ESDM," tutupnya.
(rzy)
