BALIKPAPAN - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan telah memberikan sanksi kepada lebih dari 16 SPBU di Kalimantan yang terbukti memfasilitasi atau melakukan penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi dan elpiji 3 kg.
“Jenis peringatan bervariasi mulai dari pemberian peringata atas sarana dan prasarana fasilitas di SPBU yang kurang terawat sampai pemberhentian pasokan sementara,” ujar Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito di Balikpapan, Senin (22/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut Adiatma, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang rawan penyimpangan BBM subsidi jenis solar karena banyaknya perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi.
Dia mengatakan sanki berupa pemberhentian pasokan BBM ke SPBU dilihat dari berat pelanggaran yang dilakukan. Bahkan bila masih mengulangi, SPBU tersebut bisa dicabut atau pemutusan hubungan kerja. “Di Balikpapan SPBU Manggar kita hentikan sementara pasokan solarnya karena melayani pembelian melebihi ketentuan pengisian,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menemukan SPBU di Pontianak, Kalbar menghentikan pasokan karena memberikan pengisian kendaraan menggunakan drum sebanyak 240 liter solar subsidi.
“Ada juga SPBU di Semuntai, Kalbar, SPBU yang memasang keterangan solar habis tapi dia melayani pengisian solar dengan drum sebanyak 220 liter tanpa ada surat rekomendasi dari SKPD pemda setempat,” ungkapnya.
Sedangkan terkait kenaikan elpiji 12 kg dan kemungkinan terjadi migrasi penggunaan elpiji 3 kg bersubsidi, Pertamina Kalimantan tidak menemukan adanya migrasi pembelian elpiji ke ukuran 3 kg. “Di sini (kalimatan) minim terjadi migrasi ke elpiji 3 kg. Ini menunjukan simolek benar-benar berjalan efektif,” katanya.
Dia menambahkan pihak kepolisian daerah Kaltim akan memberikan pentunjuk kepada jajaran di lapangan untuk ikut melakukan pencegahan penyimpangan BBM bersubsidi bersama melibatkan media untukmelakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Bangun juga bagaiamana masyarakat ikut aktif mengawasi. Masyarakat jangan takut untuk melaporkan Kalau ada yang penyalahgunaan. Melalui media juga bisa mengingatkan masyarakat dan petugas terhadap orang yang melakukan penyimpangan,” pungkasnya.
(mrt)
