JAKARTA - Pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hampir dipastikan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan anggaran dan memberi ruang fiskal.
Ànggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kajian apakah layak dinaikkan sekarang atau ditunda.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kebutuhan menaikkan harga BBM, kalau ketahanan fiskal akan ambruk. Pemerintah dalam laporan resminya menyatakan semua on the track. Kecuali setelah diserahkan apa yang disampaikan pemerintah itu semuanya tidak benar," ucap Dolfie di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).
"Kita enggak tahu kas yang kotaknya besar itu kosong atau enggak. Keputusan akan diambil setelah dalam-dalam dari APBN kita tahu," sambungnya.
Dolfie pun mempertanyakan pernyataan Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang mengatakan volume BBM akan aman hingga pemerintahan presiden SBY berakhir atau 20 Oktober 2014. Menurutnya, pernyataan itu seolah-olah pemerintahan saat ini lepas tangan.
"Menko Perekonomian CT bilang volume BBM cukup sampai pemerintahan SBY. Aneh APBN disusun satu tahun tapi volume hanya cukup sampai pemerintahan SBY saja dan meninggalkan beban pada pemerintahan baru. Pernyataan menteri seperti apa itu? Tanggung jawabnya di mana? Jangan-jangan penerimaan negara juga dihabiskan pada pemerintahan SBY. Artinya pemerintahan baru modalnya apa," tegasnya.
Lanjut dirinya mengungkapkan, jika pada tahun ini dinaikan harga BBM, harus dipikirkan dampak seperti inflasi dan tingkat kemiskinan yang diperkirakan akan bertambah.
"Sebelum kenaikan BBM dengan inflasi 4,33 persen apa yang didapatkan masyarakat yang berpendapatan rendah ada nggak. Kalau BBM naik tahun ini penyesuaian 40 persen masyarakat bawah bagaimana. Ditambah lagi tambahan inflasi karena kenaikan BBM. Pengalaman kita naikkan 2005, 2008 dan 2013 angka kemiskinan bertambah. Itu yang harus dipikirkan," paparnya.
Menurutnya, antisipasi yang dilakukan yakni dengan melihat ruang fiskal yang ditinggalkan pemerintahan SBY saat berakhir.
"Kita lihat ruang fiskal yang ditinggalkan SBY seperti apa. Terlalu banyak variable-nya," tukasnya.
(rzy)
