JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, jika bahan bakar tersebut tidak dinaikkan, maka beban subsidi Pemerintah akan berlebih.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S Lukman, mengatakan apabila bahan bakar tersebut tidak naik, maka yang nantinya terkena dampak adalah konsumen.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Suatu saat akan membahayakan daya beli konsumen. Kita setuju kalau subsidi itu dihapus, tapi dipakai untuk memperbaiki di infrastruktur," ujarnya saat ditemui di Pullman Hotel Jakarta, Senin (22/9/2014).
Dia mengatakan, jika harga BBM naik memang akan membebankan ongkos industri dalam jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, jika Pemerintah berkomitmen untuk bangun infrastruktur, maka biaya logistik akan jauh lebih murah dibanding mempertahankan harga BBM seperti sekarang.
Selain itu, dia menginginkan Pemerintah mempunyai rencana yang jelas serta kepastian untuk kenaikan tersebut. "Sehingga tidak terjadi gejolak, tapi jangka panjang biaya-biaya logistik tuh murah," jelasnya.
Menurutnya, memang sebaiknya kenaikan BBM bersubsidi dilakukan dalam dua tahap, yaitu di pemerintahan SBY dan Jokowi.
"Tapi ternyata pemerintahan SBY enggak mau kan. Jadi mau tidak mau harus ada kenaikan Rp3.000 per November, itu salah satu jalan terbaik. Supaya tidak Kolaps ekonomi kita dan bisa memperbaiki infrastruktur," pungkasnya.
(mrt)
