JAKARTA – Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta berkomitmen tegas untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penuntasan kasus pelanggaran HAM ini juga harus dimasukkan sebagai agenda prioritas di tahun pertama memimpin negara.
“Masalah HAM seharusnya selalu dimasukkan ke dalam prioritas karena merupakan kewajiban pemerintah. Terlebih lagi, banyak masyarakat berharap agar terpilihnya Jokowi-JK dapat menuntaskan masalah HAM,” kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio kepada Okezone, di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Jokowi disarankan tidak perlu takut menyeret para pelaku dugaan pelanggaran HAM yang selama ini menjadi beban sosial.
"Sekalipun pelaku tersebut diduga kemungkinan berperan besar untuk kemenangan Jokowi-JK dalam pilpres,” sindir Agung.
Menurutnya, dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM bukan sekadar menakar nyali, melainkan keinginan dan komitemen kuat pemerintahan untuk menuntaskan kasus tersebut. (Klik: Jokowi Ogah Komentar soal Kasus Munir)
“Ini bukan permasalahan anggaran tetapi permasalahan nyali atau keberanian dan komitmen dalam penegakan HAM. Jika memang tidak ada budget berarti pemerintah memang tidak punya komitmen dalam menegakkan HAM.” tutupnya.
Seperti diketahui, nama mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Hendropriyono disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. (Klik: Tuntaskan Kasus Munir, Jokowi Tak Boleh Pandang Bulu)
Namun, ia kini justru menjadi penasehat di Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla. Bahkan, budayawan, Butet Kertarajasa juga menyebut ada pelanggar HAM di lingkaran Jokowi.
(put)
