JAKARTA – Kemiskinan terjadi karena banyak hal yang seharusnya bisa diakses masyarakat. Namun, hal ini terhambat karena tidak adanya pengetahuan sehingga tetutup.
"Pemerintah lokal tidak memberikan kampanye, karena tidak akan bisa terjadi tanpa adanya fasilitasi, jadi bagaimana mereka bisa melakukan," ujar Politikus Yeni Wahid di sela acara “Diskusi dan Debat : Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan”, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dirinya mengatakan, hal-hal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin perlu difasilitasi agar hasilnya bisa diserap secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.
"Harus ada stakeholder yang bekerja, kami memastikan stakeholder ini bisa diberikan tepat sasaran, seharusnya ini dilakukan pemerintah, karena tidak akan berjalan tanpa bantuan pemerintah," jelasnya.
Dirinya mengaku pemerintah pusat hanya berkoordinasi secara budgeting, setelah itu pada perjalanannya sudah tidak disertai oleh adanya koordinasi, sementara masyarakat perlu yang namanya leadership.
"Yang diharapkan bisa dilakukan pemerintah daerah. Akses permodalan, akses pelatihan-pelatihan, yang penting masyarakat ini bisa terakses, karena ketika masalah lumpur Lapindo tidak bisa mengklaim karena enggak punya surat. Ini kan miris," jelasnya.
Dirinya juga mengatakan bila Indonesia tidak didukung sektor informal, mungkin angka miskinnya akan jauh lebih dari sekarang. "Jadi harapan saya pemerintah baru nanti harus ada kejujuran awal dimulai dari angka poverty rate," tutupnya.
(rzy)
