JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mengusulkan kenaikan dana transfer daerah dan dana desa sekira Rp647,04 triliun atau lebih tinggi dari asumsi RAPBN 2015 sekira Rp639,99 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Negara Kementerian Keuangan, Budiarso, mengatakan bahwa anggaran usulan tersebut akan dialokasikan ke berbagai pos, salah satunya penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Budiarso menambahkan, kenaikan dana transfer daerah dan dana desa juga membuat dana belanja transfer daerah meningkat menjadi Rp637,97 triliun. Padahal, dalam RAPBN 2015 pemerintah mengusulkan sekira Rp603,92 triliun atau naik dari pagu APBN-P 2014 yang sekira Rp596,50 triliun.
"Dana perimbangan di postur sementara menjadi Rp50,57 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp16,62 triliun, dana untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 547 miliar," kata Budiarso di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Selain itu, dana transfer lain juga ikut mengalami kenaikan dari Rp87,95 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp104,41 triliun. Di mana, porsi alokasi anggaran tersebut paling besar untuk tunjangan profesi guru PNSD yang mencapai Rp70,25 triliun.
Sementara sisanya, sekira Rp1,09 triliun untuk tambahan penghasilan gutu PNSD, dana insentif daerah sekira Rp1,66 triliun, dan Rp31,29 triliun dialokasikan untuk bantuan operasional sekolah. "dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi sebesar Rp99 miliar, dan Rp 9,06 triliun untuk dana desa," tutupnya.
(mrt)
