JAKARTA - Utang negara yang semakin tinggi tentu saja menjadi beban bagi pemerintah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan Reformasi terhadap APBN, untuk menekan porsi utang dalam anggaran.
"Harus ada reformasi, ada realokasi untuk mengurangi subsidi APBN ke sektor produktif, menyehatkan neraca pembayaran transaksi berjalan dan perdagangan, serta reformasi bunga kredit di bidang perbankan," kata Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam kepada Okezone di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Sementara, peneliti Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia, Dani Setiawan, mengatakan pemerintahan selanjutnya harus mampu menghapus kebijakan terkait utang negara.
Menurutnya, pemerintah juga harus melihat bagaimana optimalisasi sumber permintaan negara dari pajak dan stabilitas Rupiah terhadap mata uang asing. "Selain itu, utang yang tidak bermanfaat harus ditekan," tambahnya.
Sekedar informasi, SBY telah menambah utang negara sekitar Rp1.232,31 triliun atau naik 94,82 persen hingga Agustus 2014. Angka tersebut terlihat dari posisi utang pada Desember 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun hingga Agustus 2014 sebesar Rp2.531,81 triliun.
(mrt)
