JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus, menyatakan kedepan DPD harus mampu memberikan perubahan secara kepemimpinan dan manajerial. Pasalnya, tantangan DPD kedepan harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengingat selama ini komunikasi yang terbangun belum maksimal.
"Kita merupakan lembaga baru. Memang harus kita tata baik yang didalam atau diluar. Apalagi kalau kita bicara tata kelola di konstitusi, setiap tahun loh kita judicial review. Itu semua kan untuk penataan kelola DPD sendiri dalam pengawasan, bugjet, legislasi," katanya kepada wartawan, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Intsiawati menuturkan, selama ini yang kerap terjadi proses yang terjadi di DPD kurang maksimal, misalnya hasil reses DPD tidak jelas, kemudian DPR juga demikian yang setiap awal tahun sidang telah memiliki daftar Prolegnas hasilnya tidak maksimal. Kedepan, ketika DPD memiliki fungsi yang sama dengan DPR semua yang masih terkendala ini mesti dibenahi.
"Karena di pimpinan di alat kelengkapan sudah bisa komunikasi dengan DPR. Komite I DPD komunikasi tentang RUU Pilkada dan Pemda, Komite II sekarang tengah membahas RUU Kelautan secara tripartit. Pembahasan itu sudah tripartit namun berdasarkan pandangan nantinya fraksi di DPR ikut memberikan pandangan," jelasnya.
Seharusnya, yang menyampaikan itu cuma pemerintah, DPR, dan DPD dan tidak semua fraksi memberikan pandangan. Dalam hal ini DPD masih memerlukan latihan yang merujuk dari atas atau pimpinannya. Jadi memang semua itu tergantung dengan pimpinan dan saatnya DPD melakukan perubahan.
Perlunya pembenahan ini membuat Intsiawati siap maju bersaing sebagai calon pimpinan DPD. Sebagai anggota DPD dua periode, akan dijadikan modal utama karena merujuk dari konstitusi idealnya pimpinan DPD harus sudah duduk selama dua periode. Namun, bukan berarti dengan keinginannya maju dalam bursa pimpinan DPD bermaksud ingin bersaing karena ia mengganggap semuanya adalah mitra pimpinan DPD.
"Saya rasa dua periode ini sudah cukup menjadi pelajaran saya, dan pelajaran Ketua DPD yang ada sebelumnya. Kita perlu eksistensi yang lebih kuat," tegasnya.
Intsiawati menambahkan, periode pimpinan Ginanjar Kartasasmita sangat berbeda dengan yang sekarang. Di jaman Ginanjar ada mentor atau pakar yang masuk untuk mengajarkan anggota DPD cara berbicara yang baik atau public speaking.
"Bagaimana membaca UU, sampai apa yang disebut intrupsi. Sedangkan Sekjen hanya memfasilitasi saja. Saya berangkatnya dari sana. Jadi jika saya terpilih, saya akan mengambil kebaikan itu, dan itu akan saya suburkan karena itu merupakan real," pungkasnya.
(hol)
