Share

NU Dorong Perbaikan Konsep Pemilihan Kepada Daerah

Mohammad Saifulloh , Okezone · Selasa 23 September 2014 18:34 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 23 339 1043300 JPpiFyu35T.jpg Ilustrasi bendera NU dan merah putih (Dok Okezone)
A A A

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi langkah DPR yang akan segera menuntaskan pembahasan tentang Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Meski demikian PBNU berharap ada perubahan signifikan terhadap materi perundang-undangan yang baru.

 

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan tuntasnya pembahasan RUU Pilkada berarti DPR telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu menyempurnakan mekanisme Pilkada tanpa melahirkan dampak buruk yang bersifat masif. 

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Menurutnya, tahun 2012 lalu Nahdlatul Ulama berpendapat Pilkada secara langsung telah melahirkan dampak buruk bagi masyarakat pada level yang sudah sangat mencemaskan.

 

“Karena (dampak buruk) itu, maka Pemerintah dan DPR wajib melakukan kajian ulang. Nah dengan tuntasnya pembahasan dan akan segera disahkannya RUU Pilkada sebentar lagi, kami akan kembali mencermati sejauh mana hasil kajian tersebut bisa meyakinkan kami, dan jika dilaksanakan akan membawa kebaikan untuk masyarakat,” kata Sulton di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

 

Mengenai penolakan NU terhadap  Pilkada langsung, Sulton menjelaskan, pada dasarnya NU berpendapat Pilkada langsung  bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya NU menyaksikan lahirnya dampak buruk yang bersifat masih di tengah masyarakat.

 

“NU melihat Pilkada langsung itu konsepnya baik, namun prakteknya telah melahirkan dampak buruk hingga level mencemaskan, bahkan juga merusak tatanan nilai keislaman yang selama ini menjadi concern para kiai. Oleh karena ini konsep Pilkada langsung silahkan dikaji ulang,” jelas Sulton seraya menegaskan posisi NU saat ini adalah menunggu hasil kajian.

 

Sementara mengenai rekomendasi NU agar Pilkada dikembalikan ke tak langsung, menurut Sulton itu atas penilaian sejak dilaksanakan pada 2005 hingga 2012, Pilkada langsung tidak lebih baik dibandingkan pesta demokrasi melalui DPRD.  Selama pelaksanaan Pilkada langsung melahirkan dampak buruk hingga level mencemaskan, maka Pilkada melalui DPRD, menurut NU patut diberlakukan kembali.

 

“Kami tegaskan kembali, kami saat ini menunggu sejauh mana perbaikan konsep tersebut hingga implementasinya di lapangan. Ingat, tanggung jawab dunia-akhirat ada di Pemerintah dan DPR RI,” tutupnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini