Share

Skenario Jokowi Berantas Mafia Migas Sudah Tepat

Mohammad Saifulloh , Okezone · Selasa 23 September 2014 18:56 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 23 339 1043313 gTYgkbHGpw.jpg Jokowi (Dok Okezone)
A A A

JAKARTA - Skenario Jokowi-JK memberantas mafia migas salah satunya dengan membekukan PT Petral yang selama ini menjadi perusahaan pengimpor BBM dinilai sebagai langkah tepat dan bersejarah.

 

"Saya berpandangan, mestinya Jokowi-JK lebih berani dengan membubarkan Petral," tegas politisi Nasdem, Kurtubi di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Dengan pembubaran itu, menurut dia, maka Pertamina dapat membeli langsung migas dari produsen, bukan lagi dari pedagang seperti Petral. Pemerintahan Jokowi-JK, menurut Kurtubi, bisa menggunakan jalur government to government

 

"Misalnya, antara Menteri ESDM Republik Indonesia dengan Menteri Energi Arab Saudi," ujar pengamat ekonomi energi tersebut.

 

Dia melanjutkan langkah Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas dengan membekukan Petral harus didukung. Begitu pula lembaga seperti SKK Migas dan sejenis, harus dihapus. "Selain untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, itu juga menutup peluang mafia migas,"ujar Kurtubi.

 

Di samping itu, Kurtubi juga mengusulkan agar cadangan terbukti (proven reserves) migas dan tambang yang ada di perut bumi Indonesia harus dinyatakan sebagai milik negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusaaah negara yang dibentuk oleh undang-undang. Pemerintahan Jokowi-JK harus menyatakan kepemilikan tersebut dalam bentuk sertifikasi atas nama perusahaan negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan negara.

 

"Perusahaan negara ditugaskan untuk memaksimumkan penerimaan negara dari migas dengan diberi hak untuk memonetasi proven reserves melalui dua jalur teori, yakni bankable dan tradeable," ujarnya.

 

Selain itu, perusahaan negara diwajibkan memenuhi BBM dan gas untuk dalam negeri dimana harganya ditentukan pemerintah. Dalam konteks itu, maka perusahaan negara harus dikelola secara transparan, tidak boleh diintervensi, serta harus antikorupsi.

 

Dengan langkah-langkah itu, Kurtubi menyatakan optimis Jokowi-JK bisa menjadikan migas sebagai sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.

 

Dengan pembangunan infrastruktur, maka mendorong pemerataan dan ujungnya meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani. Bahkan Jokowi-JK nantinya bisa memerintahkan Bulog agar membeli hasil panen petani dengan harga yang pantas.

 

"Pemerintah bisa mengakumulasi dana untuk pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan petani dengan meluruskan tata kelola migas dan tambang," ulasnya.

 

Rencana Jokowi-JK membekukan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang selama ini menjalankan fungsi dalam pengadaan minyak, yaitu Petral, diungkap Deputi Kantor Transisi, Hasto Kristiyanto. Menurut dia, hal ini dilakukan karena mafia migas diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

 

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini